"Kalau pemerintah tetep mengambil opsi menaikkan, maka Presiden PKS kemarin menyampaikan bahwa PKS akan bersama dengan rakyat yang telah memilih PKS," ujarnya kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Rabu 28 Maret 2012.
Dalam pembukaan Mukernas PKS di Medan, kemarin, Luthfi Hasan ishaq menyampaikan bahwa PKS akan menolak kenaikan harga BBM seperti yang diajukan pemerintah.
Dalam pidatonya Luthfi mengatakan PKS berusaha bersikap konsisten dalam mengawal seluruh kebijakan yang sudah disepakati bersama mitra koalisi sejak lebih dari 15 bulan yang lalu untuk tidak menaikkan harga BBM. Ia mengatakan PKS dan partai koalisi sepakat mengembangkan energi alternatif, mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas, dan mencari beragam alternatif solusi tanpa menaikkan harga BBM.
"Kami sudah memberikan lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikan harga BBM tanpa mengancam keselamatan APBN kita. Dan itu semua sudah disampaikan sejak 1,5 tahun yang lalu," ujar Lutfhi dalam pidato yang salinannya diterima Tempo.
Menurut Luthfi, PKS sudah melakukan berbagai simulasi (exercise) terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikkan harga BBM. Dan semua itu kami sajikan untuk bangsa ini dimana persoalan kenaikkan harga BBM akan menyangkut nasib 1/3 penduduk negeri ini. "Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikkan harga BBM," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Lebih lanjut Lutfhi mengatakan jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro-kenaikan harga BBM, berkukuh menaikkan harga BBM, PKS terpaksa akan berseberangan. "Kami lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai himpitan kehidupan yang kian menyulitkan."
Hidayat mengatakan sikap penolakan ini merupakan keputusan resmi partainya. Adapun klaim bahwa PKS telah menerima keputusan kenaikan harga BBM, menurutnya, merupakan keputusan tak resmi dari PKS. "Klaim boleh klaim, tapi saya menyampaikan suara dari Presiden PKS yang pasti akan jadi suara resmi partai disaat pengambilan keputusan di DPR," ujarnya.
Ia menambahkan, PKS menilai kompensasi yang diberikan oleh pemerintah tidak akan menyentuh seluruh masyarakat lapisan bawah. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman yang lalu bantuan langsung tunai juga tak cukup mengatasi dampak kenaikan BBM. "Apalagi sampai hari ini pendataan terhadap orang-orang yang mendapat santunan itu juga tak jelas. Maka kekhawatiran itu akan menghadirkan tragedi seperti sebelumnya sesuatu yang amat terbuka," ujarnya.
